KORANBANTEN.com – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Apik kecewa dengan kebijakan penghapusan sekolah gratis tingkat SMA sederajat karena dianggap memberatkan.
Bahkan Apik menilai dampak dari kebijakan tersebut akan banyak siswa yang terancam putus sekolah. Terutama siswa yang orang tuanya masuk kategori kurang mampu dari sisi ekonomi.
“Saya khawatir banyak siswa yang terancam putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar SPP,” ungkap Apik, baru-baru ini.
Selain itu, menurut dia, kebijakan penghapusan sekolah gratis juga bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun.
“Yang jelas berjalan mundur, dari sebelumnya ingin meningkatkan kualitas pendidikan tapi justru terbentur dengan regulasi ini,” imbuhnya.
Ditegaskannya dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak bisa mengalokasikan dana pendidikan untuk tingkat SMA sederajat, karena terbentur dengan regulasi yang ada di atasnya.
“Makanya saya berharap kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran khusus SMA sederajat agar bisa ditempuh secara gratis dan tidak ada siswa putus sekolah,” tegasnya. @DF
