Tugas “Melek New Normal” dan Survivalitas Media

Oleh : Amir Machmud NS

SURVIVALITAS media dan peran pengawalan “melek new normal”; bagaimana kita menarik benang merahnya? Lalu apa kaitan antara awarness masyarakat tentang “normal baru” dengan kondisi sehat perusahaan media juga dalam masa-masa yang “abnormal” ini?

Read More

Ya, nyata benar, semua bidang aktivitas manusia sedang mencari formulasi bagaimana harus beradaptasi dengan kondisi “”normal baru” di tengah pandemi Covid-19. Kalimat “di tengah pandemi” ini saya tekankan, karena kita memang belum memasuki periode “pasca” yang menjamin aman kesehatan.

Webinar “Wartawan dan Media dalam Normal Baru” yang digelar oleh PWI Provinsi Jawa Tengah, SMSI Jateng, dan Mugas Center, Selasa 17 Juni lalu mengetengahkan sejumlah pandangan, opini, dan gagasan jalan keluar. Namun, inti pemaparan pandangan-pandangan itu tetap saja belum terformulasikan sebagai skematika pilihan yang diyakini paling efektif.

“New normal” bagaimanapun adalah kondisi abnormal, adaptasi ekstrem yang suka atau tidak suka harus dihadapi. Atau yang oleh wartawan spesialis kesehatan Amerika, Laurie Garrett dirumuskan sebagai “Dunia takkan pernah lagi sama setelah berakhirnya virus Corona”, dengan masa depan yang juga tak pernah bisa diprediksi.

Menelisik seperti apa dan bagaimana media menyesuaikan hidup dalam “normal baru”, semua masih mereka-reka formulasi dari sisi konten dan bisnis. Jika hanya berprioritas memihak konten, media akan lumpuh. Sebaliknya, bakal lumpuh pula apabila newsroom media hanya menghamba aksen bisnis.

Adaptasi untuk Konten

Kualitas sajian media, dalam mekanisme jurnalistik, akan bergantung pada kualitas proses-proses mendapatkan materi konten. Adaptasi teknis peliputan dalam periode new normal boleh jadi secara natural akan bergerak saling menyesuaikan antara wartawan dan narasumber. Akan tetapi kendala-kendala tetap dirasakan, misalnya dari yang paling sederhana, yakni protokol peliputan untuk berjaga jarak fisik.

Peliputan kejadian di lapangan disesuaikan dengan protokol-protokol tertentu, sehingga sedikit banyak mengurangi mutu produk amatan wartawan. Keterbatasan ini akan terasa dalam penggambaran kejadian yang tidak lagi “fresh from the oven”. Dalam local colour peristiwa, termasuk nuansa-nuansa yang biasa didapat dari wawancara jarak dekat, pastilah juga terpengaruh.

Risiko teknisnya, wartawan yang pandai mengimajinasikan peristiwa dengan kekuatan narasi pun diperkirakan bisa kehilangan sebagian dari bahan-bahan pelukisannya.

Di tengah keterbatasan itu, yang tidak boleh hilang adalah nilai-nilai jurnalisme. Apa pun perkembangan platform media, dan dalam era sesulit pandemi Covid-19 in, tugas moral jurnalistik tidak berubah, yakni menyampaikan kebenaran, mendahulukan kemanusiaan, dan memihak keadilan masyarakat.

Adaptasi konten ini, pada masa new normal, justru harus lebih digerakkan sebagai tugas etis mengedukasi dan menginspirasi. Bagaimana menginformasikan detail perkembangan agar masyarakat di semua lapisan makin “melek Cobid-19” dan “melek new normal”, juga mendorong semangat masyarakat untuk optimis bangkit dari keterpurukan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Tugas moral yang tidak kalah penting adalah menjadi mitra kritis pemerintah, sehingga tetap memahkotakan ideologi jurnalistik yang melaksanakan kontrol sosial. Di tengah mobilitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan fokus anggaran belanja pemerintah, medialah yang idealnya konsisten memainkan fungsi tersebut.

Adaptasi untuk Bisnis

Tugas etis dan tugas moral dalam “normal baru” tentu tidak mungkin dijalankan dengan baik apabila media tidak ditopang oleh kondisi sehat perusahaan. Padahal seperti sektor bisnis lainnya yang lesu, perusahaan media juga menjadi bagian dari entitas usaha yang terdampak pandemi Corona.

Dalam berbagai artikel sebelumnya, saya sudah banyak menggambarkan bagaimana media-media dengan omset medioker — dan apalagi yang pas-pasan — harus berjibaku menghadapi kondisi lesu ekonomi. Konsekuensi keterhentian denyut iklan, advertorial, dan kerja sama-kerja sama pemberitaan merupakan kondisi riil kehidupan media.

Hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang tetap mempertahankan kerja sama. Mereka mempertimbangkan, media secara langsung maupun tidak langsung adalah elemen penting — utamanya sosialisasi — dalam gugus tugas manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi, termasuk pada masa-masa “normal baru”.

Sebagian besar pemerintah daerah, secara terkonsentrasi melakukan focusing anggaran, dan banyak kepala daerah yang berkesimpulan lalu memutuskan: kerja sama pemberitaan dengan media merupakan bagian yang (dimungkinkan) terpangkas.

Pada satu sisi, wartawan dan media terus diingatkan tentang hakikat ideologi “pagar api” dalam praksis jurnalistik. Kebergantungan kepada pemerintah dan institusi-institusi yang berkeniscayaan membuat oleng independensi menjadi konsekuensi bias fire wall. Namun apakah totalitas idealisme itu lantas menutup seluruh kemungkinan media untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri?

Media membutuhkan cash flow untuk mengelola survivalitasnya. Secara harian, media butuh membayar komponen-komponen biaya produksi, termasuk jaminan pembayaran gaji wartawan. Itu adalah biaya-biaya dasar. Artinya, belum termasuk proyeksi pengembangan bisnis perusahaan.

Jalan Lain

Para pakar komunikasi yang gigih menyuarakan idealisme “pagar api” tentu juga memahami kegamangan wartawan dan media menghadapi kondisi keterbatasan di tengah “normal baru” ini.

Turnomo Rahardjo, ahli komunikasi Universitas Diponegoro misalnya, mengingatkan tentang bias “berita berbayar” dan native advertisement dan risiko-risikonya. Dia memberi pencerahan mengenai peluang media untuk membuat agenda-agenda reportase yang mutlak menjadi kebutuhan pencerahan publik, sehingga “halal” untuk dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga terkait yang membiayai.

Sedangkan pakar dari Universitas Islam Sultan Agung, Mubarok melihat celah hidup itu pada kerja sama-kerja sama pengembangan suatu komunitas. Mirip dengan konsep Turnomo, yang sama-sama membuka kemungkinan advertising yang cerdas. Kondisi ini merupakan siasat di tengah era digital duopoly, yakni mainstream dan media sosial.

Mubarok dalam artikelnya di SUARABARU.ID (19 Mei 2020) mengutip penelitian-penelitian tentang 84 persen belanja iklan yang kini mengalir ke Facebook dan Google, namun media online daerah tetap berpeluang menjaga hidup dengan menjadi bagian dari komunitas lokal.

Rasa memiliki yang terbangun akan mendorong masyarakat lokal memosisikan sebagai medium bisnis, beriklan, jual-beli, dan menawarkan jasa.

Jadi bagaimana? “Berenang di ‘lautan kemungkinan’ yang berbasis penyajian news value”. Kira-kira seperti itulah formulasi yang bisa berada di tengah celah ideologi jurnalistik dan cara tetap survive.

Dan, sikap seperti itulah yang sekarang ini dibangun: pada saat normal, “normal baru”, atau saat betul-betul berdialektika menjadi “normal sejati”.

— Amir Machmud NS, wartawan SUARABARU.ID, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan Wakil Ketua Litbang SMSI Pusat

Related posts