Intoleransi mulai tumbuh dalam pendidikan

Sikap intoleransi ternyata mulai bertumbuh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Henny dalam diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017) menyatakan, ada keengganan siswa dipimpin Ketua OSIS yang berbeda agama.

Henny mengutip penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang toleransi, kesetaraan dan kerja sama.

“Ada keengganan anak dipimpin Ketua OSIS yang berbeda agama,” kata Henny seperti dipetik dari Kompas.com.

Selain itu, penelitian dengan 160 responden yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah hingga akademisi pada rentang Juli-September 2016 itu mendapatkan opini pemimpin harus yang seagama.

Penelitian yang mengambil wilayah Singkawang (Kalimantang Barat) dan Salatiga (Jawa Tengah) itu mengungkap benih intoleransi muncul karena berbagai faktor seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah, penanaman nilai agama yang eksklusif.

Tahun lalu, survei SETARA Institute bahkan mendapati 11 persen siswa menilai sistem pemerintahan yang paling baik adalah khilafah.

Hasil ini seturut dengan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Jakarta (UIN) pada Oktober 2016.

Penelitian yang menyasar 505 guru agama itu mendapati, 78 persen guru agama setuju dengan pemerintah berdasarkan syari’at Islam.

Penelitian ini digelar di 11 kabupaten/ kota di lima provinsi: Jawa Barat (Ciamis, Garut dan Tasikmalaya), Banda Aceh (Aceh Besar dan Pidie), Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok Timur), Sulawesi Selatan (Maros, Bulukumba dan Makassar), dan Jawa Tengah (Solo).

Hasil lainnya menunjukkan, para guru agama itu menolak pemimpin beda agama di tingkat atas. Misalnya 89 persen menolak kepala daerah nonmuslim, 87 persen menolak kepala sekolah, dan kepala dinas 80 persen.

Sebagian besar guru agama juga tidak setuju pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mereka, mencapai 81 persen. Sekitar 78 persen mereka tidak setuju non-muslim mengajar di sekolah Islam.

Sikap intoleransi ini muncul karena adanya indoktrinasi paham radikal. Direktur Peace Generation, Irfan Amalee, mengungkapkan indoktrinasi paham radikal itu masuk ke sekolah dengan berbagai cara.

Menurut Irfan, cara pertama adalah kelompok radikal biasanya menggunakan narasi politik.

“Bagi anak-anak yang galau, jika mereka melihat ketidakadilan, mereka langsung terpanggil untuk jihad,” kata Irfan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/5) dilansir Kompas.com.

Kedua, kelompok radikal juga menggunakan narasi historis. “Karena pendidikan sejarah itu bisa saja bukan membangkitkan wisdom, tetapi justru membangkitkan dendam,” imbuh Irfan.

Ketiga, narasi psikologis, atau menganggap suci tokoh-tokoh kekerasan sebagai pahlawan. Keempat, instrumental naration atau menganggap kekerasan itu sebagai solusi memecahkan masalah.

Terakhir adalah narasi keagamaan atau menggunakan ayat-ayat untuk merekrut anggota baru.

Irfan menjelaskan, mereka mencomot, ambil sana-sini sepenggal ayat, jika anak-anak membaca dan gurunya tidak paham, anak makin ingin bergabung dengan kelompok radikal. “Ini cara (perekrutan) yang paling efektif,” ujar Irfan.