Pendidikan Indonesia, Antara Infrastruktur dan Suprastruktur

Di jantung Kota Bogor yang hiruk-pikuk, tepat di belakang salah satu gerbangnya yang masyhur, Terminal Baranangsiang, terdapat sebuah komunitas pendidik yang rutin membuka ”kelas” setiap Minggu pagi. Sejak 2011 lalu, mereka menamai diri Terminalhujan dan kini telah mengampu tak kurang dari 187 anak berbagai usia, dan melibatkan puluhan relawan pengajar.

Tetapi, jangan bayangkan ruang belajar seperti kelas konvensional saat berkunjung ke Terminalhujan. “Kelas” dan ruang interaksi mereka terhampar di halaman Kantor Urusan Agama (KUA) Baranangsiang, langit menjadi atap, hujan-panas sudah biasa.

”Sekolah alam” itu juga penyesuaian, karena membuat mereka feels like home. Ini sebenarnya pembenaran, yang benar itu, karena memang enggak ada tempat,” kata Anggun Pesona Intan, salah satu pendiri Terminalhujan.

Terminalhujan adalah satu dari sekian banyak komunitas pendidikan di kota hujan, Bogor. Berdasarkan data dari Bogor Ngariung, wadah seluruh komunitas di Bogor, ada sekira 40 komunitas pendidikan yang aktif berkegiatan di berbagai titik di salah satu kota penyangga Jakarta ini.

Kegiatan belajar mengajar yang difokuskan untuk anak-anak Kampung Kebon Jukut, Kelurahan Baranangsiang ini berlangsung setiap Minggu pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Anggun dan beberapa kawan awalnya tertarik untuk membantu kegiatan pemberdayaan wanita di tempat ini yang telah dilakukan oleh Wan Aisyah, mantan Kepala Dinas Kesehatan yang juga aktif di Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) Kota Bogor. Namun akhirnya diketahui bahwa anak-anak Kebon Jukut mengalami kesulitan belajar, dapat dilihat dari kemampaun kognitif yang di bawah rata-rata anak seusia mereka.

“Kami memang turun ke bawah langsung, menyasar kepada kemampuan kognitif mereka yang memang terbukti masih kurang dibanding anak seusia mereka pada umumnya,” kata dia.

Jadilah kegiatan Terminalhujan dimulai dengan menggelar tikar dan belajar di atas trotoar di sepanjang Jalan Riau, Kebon Jukut, sebelum akhirnya diizinkan berkegiatan di halaman KUA Baranangsiang.

“Ketika pertama kali sampai satu tahunan TH berdiri, kerjaan kami para volunteer itu masih terjun ke kampung-kampung, memanggil mereka satu per satu, sampai teriak-teriak memanggil adik-adik yang sedang main di kali (untuk diajak belajar),” kenang Anggun.

Mengapa Kebon Jukut? Bukan tanpa alasan permukiman ini dipilih sebagai tempat Terminalhujan mengabdi. Anak-anak di tempat ini dulunya belum memiliki kemampuan akademik yang memadai, ditambah lingkungan yang berdekatan dengan terminal membuat mereka rawan mengikuti jejak para pengamen, sampai akhirnya putus sekolah.

Apa yang diperjuangankan Anggun dan Terminalhujan menunjukkan bahwa akses pendidikan, di kota besar sekalipun, belum mampu memberi pemahaman yang paripurna bagi anak. Namun, masalah akses pendidikan, tampaknya tak hanya tentang infrastruktur saja. Elemen kebudayaan masih menjadi suprastruktur yang luput dari sistem pendidikan Indonesia.

Tidak Jakarta-sentris

Belajar di alam terbuka, bagi Terminalhujan adalah sebuah keterbatasan, yang tetap saja tidak menghentikan semangat membuka ruang bagi akses pendidikan. Di tempat lain, alam adalah tempat masyarakatnya menggantungkan hidup, termasuk untuk belajar.

Saur Marlina Manurung, atau akrab disapa Butet, menggungah dunia pendidikan Indonesia dengan mendirikan Sokola Rimba bagi masyarakat adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Kurang lebih 10 tahun masuk-keluar hutan, heroisme Butet terhadap anak-anak rimba diangkat menjadi sebuah film oleh duet sutradara kenamaan, Riri Riza dan Mira Lesamana pada 2013. Kini, 14 tahun sudah usia Sokola Rimba, Butet mengatakan, pendidikan Indonesia belum banyak berubah, seperti yang ia cita-citakan dengan mengangkat elemen kebudayaan sebagai koor utama.

“Dari United Nations sudah ada aturan yang ditandatangani oleh Indonesia di tahun 2007, bahwa setiap masyarakat adat punya hak untuk memiliki proses pendidikannya sendiri, dalam bahasa mereka dengan cara yang cocok dengan budaya mereka. Kita menandatangi itu tapi belum mempraktikkannya,” urai Butet di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jalan Taman Suropati, Jakarta, belum lama ini.

Perluasan akses pendidikan, menurut Butet, bukan hanya menyoal fasilitas penunjang belajar dan guru. Seringkali, komunits adat di banyak pedalaman di Indonesia didatangi banyak guru dari kota, namun pendidikan tetap tak berjalan. Apa pasalnya?

“Saya pernah lihat ada sekolah di (Suku) Asmat sana, ada gurunya kok, tapi enggak ada (murid) yang datang juga, ada apa? Jadi masalahnya yang sering selalu terabaikan adalah kapasitas dan perspektif guru yang tidak sensitif memahami budaya setempat dan juga apa kaitannya dengan masalah yang mereka hadapi,” ujar dia.

Bertahun-tahun bergumul dan memfokuskan diri pada pendidikan bagi Suku Anak Dalam, Butet telah lama berkesimpulan bahwa sistem pendidikan Indonesia harus menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat adat, hal yang selama ini ai gembar-gemborkan. Selama pemerintah belum melakukan inisiatif untuk membuka ruang tersebut, akses pendidikan merata bagi seluruh warga belum akan tercapai.

“Jadi kita enggak bisa memahami apa yang dalam adat mereka disebut pintar, apa yang disebut hebat. Menjadi anggota komunitas yang berhasil tuh harus dipahami. Enggak sama kayak kita, kalau kita kan yang punya ijazah, meraka biasanya yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar, bisa bahasa Indonesia, bisa berdebat,” lanjut Butet.

Sistem pendidikan yang seragam, sudah selayaknya didaur ulang. Sistem pendidikan yang semacam ini, kata Butet, menjadikan anak didik justru tercerabut dari akar budayanya, menjadi proses yang ia sebut-peng-alien-asian anak dari komunitasnya, pada akhirya justru tidak membawa anak-anak pada pengembangan karakter yang menjadi jantungnya pendidikan.

“Itu karena sistem pendidikan kita terlalu Jakarta-sentris,” pungkas Butet. @OPIK